Oleh : Vanno Witak @
Kehidupan sosial mengenai gender
menjadi kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan berarti untuk memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat.
Struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang pelengkap saja. Dengan hal itu, partisipasi politik pemilih perempuan dalam wujud kontrol desa masih sangat minim dan terabaikan.
Pemilihan Kepala Desa adalah sebuah alat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis dan bentuk penyaluran kehendak rakyat di wilayah pedesaan.
Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi yang merakyat, yang dimana ajang politik ini dapat dimanfaatkan sebagai pelatihan politik di masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pemilihan Kepala Desa lebih khusus dari pemilu kepala daerah dan lain sebagainya. Karena para kandidat memiliki kedekatan serta dikenal oleh masyarakat yang akan memilihnya. Hal tersebut menyebabkan pendidikan politik di masyarakat masih rendah, kedekatan sering kali diartikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini pendidikan politik perlu dikembangkan apalagi bagi kaum perempuan.
Banyak ditemukan di masyarakat bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam aktivitas publik.
Demokrasi yang efektif yaitu adanya
kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kegiatan
kemasyarakatan, kesetaraan dan saling melengkapi satu sama lain. Kehadiran perempuan dalam penguatan sistem demokrasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa perempuan hadir dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan politik perempuan ini diperlukan adanya pendidikan politik, tujuan dari pendidikan politik yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
opini.news 